Rangkuman Audit 2 Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia

Rangkuman Audit 2

Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia

Oleh Benjamin A. Olken

Harvard University and National Bureau of Economic Research

Korupsi adalah masalah yang serius dan sangat jelas di banyak Negara berkembang. Dari sekian banyak kasus, tindakan korupsi seperti dari pajak, kenaikan biaya pelayanan masyarakat dan pelaksanaan bisnis. Seringkali melalaikan efisiensi.

            Masalah korupsi ini sangat penting, kesulitan yang melekat  dalam mengukur tingkat korupsi secara langsung berarti terdapat sedikit bukti yang ada, dan oleh karena itu relative adanya sedikit persetujuan umum atau consensus. Untuk mengurangi korupsi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu :

1.      Pendekatan yang diusulkan oleh Becker dan Stinglers (1997), mereka mengyarankan bahwa kombinasi antara pengawasan dan hukuman adalah kombinasi yang benar yang dapat mengendalikan korupsi. Pada praktiknya bagaimanapun, pada setiap tugas individu dengan pengawasan dan pemaksaa hukuman mungkin didalamnya terdapat praktik penyuapan terhadap para pengawas. Dalam kassus tersebut, meningkatkan kemungkinan bahwa petugas tingkat bawah akn diawasi oleh petugas yang tingkatnya lebih tinggi hanya dapat menghasilkan transfer antar petugas saja, tidak mengurangi korupsi.

2.      Alternative pendekatan lain yang tumbuh dan dikenal pada tahun-tahun terkahir ini, adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dengan menjadi anggota dari komunitas pengawasan pada level local. Partisipasi komunitas yang sekarang diakui dibanyak komunitas berkembang sebagai kunci yang tidak hanya mengurangi korupsi tapi juga mengembangkan distribusi pelayanan masyarakat umum  secara umumnya. Dalam pendekatan dengan melibatkan masyarakat desa atau subdistrik ini bekerjasama dengan KDP.

Korupsi di level pedesaan dapat terjadi dengan beberapa cara yaitu :

1.      Implementasi tim, dapat terjadi kerjasama yang tidak sehat antara kepala daerah setempat dengan supplier, misalnya supplier dapat menaikan harga atau jumlah barang pada faktur sehingga terjadi mark up harga dan kuantitas.

2.      Para anggota dalam pelaksanaannya dapat saja melakukan manipulasi harga pembayaran gaji.